Aceh - Anggota Komisi III DPRI, Nasir Djamil, meminta Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mengawasi secara ketat aliran Millah Abraham yang diduga kuat sebagai aliran sesat di seluruh wilayah hukum Aceh. Selain untuk melindungi masyarakat awam
Aceh Utara - Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Baru Kilometer VI, Kecamatan Simpang Kramat, Aceh Utara diduga Tidak Beres berbau korupsi, terkesan tidak transparan. Informasi dari sumber media ini (Tuha Peuet) Gampong Kilometer
Tragedi Simpang KKA adalah satu dari sekian luka dalam sejarah panjang konflik Aceh. Pengakuan negara atas pelanggaran HAM berat belum cukup tanpa keadilan substantif dan pemulihan menyeluruh. Peringatan 15 hari damai 15 Agustus 2025, seharusnya
Pijay - Kejaksaan Negeri (Kejri) Pidie Jaya terus menggali dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2024 yang diduga melibatkan sejumlah pejabat dan tenaga pelaksana program. Pemeriksaan kini mulai mencakup jajaran struktural dan fungsional di
Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo atas penunjukan Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kepala Kepolisian
Aceh - Momen ini bertepatan dengan panen demplot padi di kabupaten pidie Teknologi Swasembada Pangan dan Panen Bersama Padi Trisakti ini murni mengunakan pupuk organic cair P 2000 Z yang dihadiri oleh sejumlah petani titue
Aceh Utara, Kamis (01/08/2025) – Advoksi Nusantara Untuk Keadilan Rakyat (ANKARA) merupakan sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi Masyarakat yang menerima Tindak penindasan. LBH terkait telah menaruh hati pada kasus yang terjadi terhadap sebuah Desa
Aceh Utara - Indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Gampong Blang Majron Tahun Anggaran 2025 kini memasuki babak baru. Pada Rabu, 31 Juli 2025, unsur Tuha Peut Gampong secara resmi melaporkan Geuchik Blang Majron dan
Aceh Utara - Beberapa warga dan tokoh Masyarakat Gampong Alue Tingkeuem mendapatkan panggilan dari Camat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan agenda membahas isu terhapusnya legalitas Desa terkait pada tahun 2014 lalu. Namun Sayangnya, setelah datang